Hakikat Kepemilikan Tanah dalam Tinjauan FIQH

61

Tanah merupakan tempat berpijak dan menggantungkan kehidupan, diatas permukaan tanah manusia melakukan berbagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhannya. Membahas tentang tanah seringkali kita dapati sepanjang sejarah peradaban manusia tidaklah lepas dari konflik dan pertikaian antara suatu individu dengan individu yang lain, bahkan acapkali melibatkan kelompok atau komunitas tertentu. Hak-hak atas tanah termasuk didalamnya benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan persoalan hukum. Setelah bangsa Indonesia merdeka, konsep kepemilikan atas tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disingkat UUPA. UUPA digunakan sebagai payung hukum dalam pengelolaan ruang lingkup agraria yang berlaku hingga saat ini. (Attsani : 2018).

Islam sebagai entitas keyakinan yang mayoritas diyakini oleh masyarakat Indonesia memiliki aturan yang mengatur setiap pemeluknya untuk melaksanakan kehidupannya sesuai dengan aturan Islam. Hukum Islam sebagai salah satu sumber pembinaan hukum nasional, juga memiliki seperangkat aturan yang secara implisit maupun eksplisit mengatur tentang kepemilikian, tidak terkecuali tanah.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi (termasuk tanah) hakikatnya adalah milik Allah Swt semata, Firman Allah Swt (artinya) “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)” (Q.S. an-Nur : 42). Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah Swt semata (Taqiyyudhin : 2014) kemudian, Allah Swt sebagai pemilik hakiki memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah Swt ini sesuai dengan hukum-hukumNya. Dalam ayat yang lain Allah Swt berfirman (artinya) “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” (Q.S. al-Hadid : 7). Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, “ayat ini adalah dalil bahwa asal-usul kepemilikan (aslu al-milkiyah) adalah milik Allah Swt dan bahwa manusia tak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (at-tasharuf) dengan cara yang diridhoi oleh Allah Swt” (Al-Qurthubi : 2007).

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah Swt. Kedua, Allah sebagai pemiliik hakiki memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah Swt.

Maka dari itu, filosofi ini mengandung implikasi bahwa tidak ada suatu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah Swt saja, yaitu dengan syariah Islam (Abduh & Yahya : t.t.). Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah Swt telah diharamkan oleh Allah Swt, sebagaimana firman Allah Swt (artinya), “Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutuNya dalam menetapkan hukum” (Q.S. al-Kahfi : 26).

Dari uraian diatas, memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan kepemilikan tidak terkecuali tanah, tidaklah bisa lepas dari aturan Allah Swt, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun al-Hadist. Hukum Islam yang merupakan sumber pembinaan hukum nasional haruslah menjadi azas utama dalam pembentukan hukum nasional dan tidaklah menggunakan konsep lain yang bertentangan dengan syariah Islam.

Wallahu a’lam bishawab,

Penulis : Adi Purnomo Attsani, S.H. (LBH Pelita Umat)