Konsepsi Kepemilikan Tanah menurut Hukum Agraria

27

Pengertian kepemilikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan yang dimaksud dengan kepemilikan adalah berasal dari kata milik yang memiliki arti kepunyaan atau hak, kemudian menjadi pemilikan yang berarti proses, cara, atau perbuatan memiliki yang kemudian mendapat awalan ke- sehingga menjadi kepemilikan yang maknanya kemudian menjadi perihal pemilikan. Jadi kepemilikan memiliki makna secara bahasa adalah suatu proses, cara atau  tindakan perihal kepemilikan yang didalamnya mengatur bagaimana mendapatkan kepunyaan atau hak. Sedangkan kepemilikan tanah berarti segala proses, cara atau tindakan perihal kepemilikan tanah yang didalamnya mengatur bagaimana mendapatkan kepunyaan atau hak terhadap tanah.

Pengertian kepemilikan (Hak Milik atas tanah)[1] menurut Hukum Agraria sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dalam Pasal 6 turun temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik. Terkuat artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila dibanding dengan hak atas tanah yang lain, tidak memiliki batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Apa saja hak-hak atas tanah?

Hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut :

  1. Hak milik
  2. Hak guna usaha
  3. Hak guna bangunan
  4. Hak pakai
  5. Hak sewa
  6. Hak membuka tanah
  7. Hak memungut hasil hutan
  8. Hak-hak lain yang termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Hakikat kepemilikan tanah

Kepemilikan tanah di Indonesia, pada hakikatnya menurut Prof. Boedi Harsono dalam bukunya (Hukum Agraria Indonesia : 2008), beliau mengatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUPA disebutkan : “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional” kata “seluruh” dalam kalimat diatas menunjukan bahwa tidak ada sejengkal tanah pun di Negara kita yang merupakan apa yang disebut “res pullius” (tanah tak ber-tuan).[2] Penjelasan tersebut menegasikan bahwa hak kepemilikan bangsa Indonesia meliputi semua tanah. Sumber-sumber alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut merupakan salah satu unsur pendukung utama bagi keberlangsungan hidup dan peningkatan bangsa sepanjang masa.

Penjelasan tersebut menegasikan bahwa hak kepemilikan bangsa Indonesia meliputi semua tanah dan sumber-sumber alam yang ada didalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan salah satu unsur pendukung utama bagi keberlangsungan hidup dan peningkatan bangsa sepanjang masa.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebut sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional (Penetapan MPR Nomor 11/MPR/1998). Maka pemberian karunia tersebut harus diartikan pula sebagai mengandung amanat, berupa beban tugas untuk mengelolanya dengan baik, bukan saja untuk generasi sekarang, melainkan juga untuk generasi-generasi akan datang. Tugas mengelola tersebut, yang menurut sifatnya termasuk hukum publik, tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka penyelenggaraannya oleh bangsa Indonesia, sebagai pemegang hak dan pengemban amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia, sebagai oganisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 Ayat 1 UUPA).[3] Pemberian kuasa tersebut dituangkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia, saat dibentuknya Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 dengan kata lain ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hubungan hukum yang dalam UUD 1945 dirumuskan dengan istilah “dikuasai” itu, ditegaskan sifatnya sebagai hubungan hukum publik oleh UUPA dalam Pasal 2, dalam Pasal 2 Ayat 2 UUPA diberikan rincian kewenangan Hak Menguasai dari Negara berupa kegiatan :

  1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang-angkasa;
  2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa;
  3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan demikian, Hak Menguasai dari Negara yang dimaksudkan oleh UUD 1945 sebagai hubungan hukum yang bersifat publik semata-mata[4] dan tidak ada tafsiran lain terhadap pengertian dikuasai dalam Pasal UUD 1945 tersebut.

Segala sesuatunya dimaksudkan semata-mata dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur (Pasal 2 Ayat 2 dan 3 UUPA). Adapun kekuasaan negara yang dimaksudkan itu mengenai semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa negara memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut. Adapun isi dari hak-hak tersebut serta pembatasan-pembatasannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 dan Pasal-Pasal berikutnya serta Pasal-Pasal dalam Bab II UUPA.[5]

Wallahu a’lam bisshawab,

Penulis : Adi Purnomo Attsani, S.H. (LBH Pelita Umat)

 

__________________________________

Catatan Kaki :

[1] Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak atas tanah, Jakarta : Kencana, 2009, hlm.90-91

[2] Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia ; Sejarah pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya, Jakarta : Djambatan, 2008, hlm.229

[3] Boedi Harsono, Ibid, hlm.231

[4] Bersifat publik artinya hak tersebut menjadi milik dan kepentingan bersama yang dikuasai oleh negara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dimonopoli oleh seseorang, atau dapat dikatakan sebagai kepentingan bersama.

[5] Lihat Penjelasan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pada Bab II tentang Dasar-dasar dari Hukum Agraria Nasional.