COVID-19 antara Hidup dan Mati?

25

Pandemi Corona Virus Desease 2019 atau disingkat Covid-19 sudah sekian lama mewabah di negeri ini, hampir 2 tahun sudah tragedi kesehatan ini berlangsung. Covid-19 tidak mengenal strata sosial, semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali yang memiliki daya tahan tubuh lemah menjadi korban. Telah banyak masyarakat yang terjangkiti virus mematikan ini, bahkan tidak sedikit orang yang telah meninggal dunia dan terkonfirmasi positif Covid-19. Data terahir yang dikutip dari tempo.co per tanggal 29 Juli 2021 menunjukan total kasus di Indonesia mencapai 3.287.272 yang terkonfirmasi positif dan meninggal sebanyak 90.552 orang. Angka kematian tersebut per tanngal 29 Juli 2021 disumbang paling banyak oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 679 orang, Jawa  Timur 337 orang dan Jawa Barat 210 orang.[1]

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi semakin merebaknya virus yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China ini. Berbagai kebijakan pembatasan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah nyatanya belum mampu mengatasi permasalahan endemik ini. Mulai dari PSBB, PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro sampai PPKM Darurat.[2] Disisi lain, perpanjangan PPKM yang kini memasuki level 4 pada tanggal 26 Juli 2021 kemarin menimbulkan dampak luarbiasa bagi masyarakat menengah kebawah, terutama mereka yang menggantungkan hidupnya dari aktifitas perniagaan seperti para pedagang, jasa transportasi seperti sopir angkot dan ojol dan lain sebagainya. Tidak sedikit masyarakat yang mengeluh hingga protes, lantas bagaimanakah solusinya?

 

Penanganan pandemi dalam kacamata hukum

Dalam tinjauan hukum, pemerintah sebetulnya telah memiliki seperangkat aturan yang komprehensif mengenai kesehatan. Bahkan beberapa tahun lalu pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN yang ditandatangani oleh presiden Joko Widodo sebelum akhir masa jabatannya pada periode pertama. Dalam UU ini telah diatur dengan lengkap mengenai mekanisme penanggulangan bencana kesehatan atau yang dalam UU ini disebut sebagai “Darurat Kesehatan“. Darurat kesehatan adalah kondisi yang mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka perlindungan kesehatan bagi setiap warga negara yang dilindungi setiap haknya untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan serta mendapatkan perlindungan dari segala ancaman sebagai bentuk perlindungan Hak Azasi Manusia.[3] Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan serta menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk atau wilayah yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat.[4]

Telaah kritis dalam kaca mata hukum, kita dapat menilai bahwa pemerintah dinilai ‘lambat’ dalam penanggulangan pandemi yang telah mendunia ini. Kenapa demikian? Sebab jika kita flashback kebelakang, pada awal mula kemunculan virus mematikan ini di Wuhan (China), pemerintah terkesan abai dan menganggap remeh akan bahaya virus ini. Kemudian, setelah di dalam negeri ditemukan cluster pertama yang terkonfirmasi positif Covid-19 pemerintah kurang sigap menanganinya.

Yang menarik, beberapa waktu lalu ketika beberapa daerah ‘sigap’ merespon Covid-19 ini dengan melakukan “lockdown” lokal untuk mencegah masuknya virus tersebut seperti di Kota Tegal (Jawa Tengah) misalnya, pemerintah justru memberikan pernyataan melalui Menkopolhukan bahwa PEMDA dilarang melakukan lockdown tanpa berkoordinasi dengan pusat sebagaimana aturan dalam UU. Sementara pemerintah pusat belum memberikan tindakan dan masih menganggap bahwa Covid-19 bukanlah ancaman serius, sebagaiaman pernyataan yang disampaikan oleh Menkes pada saat itu. Bahkan hingga kemudian laporan para medis menunjukan peningkatan signifikan penyebaran virus ini, pemerintah belum juga bereaksi secara otoritatif. Padahal, jika melihat pada regulasi kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan) menyebutkan jika terdapat potensi yang dapat mengakibatkan adanya ‘darurat kesehatan’ maka pemerintah harus mengambil otoritas kebijakan sebagaimana aturan dalam UU tersebut yaitu melakukan karantina kesehatan.

Apa itu Darurat Kesehatan dan Karantina Kesehatan? Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, disebutkan Darurat Kesehatan adalah kejadikan kesehatan yang luarbiasa ditandai dengan penyebaran penyakit menular dan/ kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir pencemaran biologi, kontaminasi kimia, dst.. yang berpotensi menyebar lintas wilayah atau negara. Sementara Karantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menyangkal keluar atau masuknya penyakit, dst.. yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.[5]

Dari dua indikator diatas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa langkah-langkah preventif seharusnya dapat diambil untuk menanggulangi meluasnya dampak dari penyebaran Covid-19 ini sebagaimana diamanatkan UU. Lantas kenapa pemerintah terkesan lambat menanggulangi hal tersebut? Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumberdaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.[6] Pertanggung jawaban ketersediaan sumberdaya dijelaskan dalam UU tersebut adalah penyediaan akses kesehatan, kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat hingga hewan ternak.

Alih-alih melakukan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah justru memberlakukan kebijakan PPKM yang kemarin baru saja diperpanjang lagi. Pemberlakukan PPKM sangatlah merugikan masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah yang sangat terdampak dari adanya kebijakan tersebut. Dengan adanya PPKM masyarakat yang menggantukan pendapatan dari aktifitas ekonomi sehari-hari seperti pedagang, jasa transportasi, pengelola usaha, dan usaha mikro lainnya sangat merasakan dampaknya. Masyarakat dibatasi untuk melakukan aktifitas, para pedagang dilarang berjualan, para pedagang keliling dilarang berjualan di tempat-tempat tertentu yang mengalami penyekatan, belum lagi akses beberapa jalan yang ditutup dengan alasan PPKM. Tentu saja hal ini sangatlah merugikan masyarakat, terutama masyarakat kecil.

 

Kebijakan yang inkonsistensi

Gelombang protes terhadap pembatasan sosial pada kegiatan masyarakat terjadi dimana-mana, hal tersebut terjadi lantaran pemberlakuan  pembatasan sosial dari mulai PSBB hingga PPKM sangat merugikan masyarakat, tidak sedikit bahkan masyarakat kehilangan mata pencaharian. Di sisi lain, dari beberapa media berita menyebutkan bahwa Warga Negara Asing (WNA) terutama warga asal China begitu bebasnya keluar-masuk Indonesia tanpa adanya pembatasan yang ketat. Bahkan WNA asal India pun bisa masuk ke Indonesia, padahal India adalah salah satu negara yang terkategori zona Hitam. Sementara di dalam negeri rakyatnya sedang dikurung seperti burung dalam sangkar. Bagaimana hal ini tidak menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat? Satu pihak ditekan kuat sementara pihak yang lain diberikan perlakuan spesial.

Pemerintah seharusnya konsisten menerapkan pembatasan bagi segala aktifitas yang berpotensi menimbulkan penyebaran Covid-19 termasuk segala aktifitas hilir-mudik dari dan keluar negeri sebagaimana diamanatkan UU. Selain itu, memberikan kompensasi dari adanya kebijakan pembatasan tersebut kepada seluruh elemen masyarakat yang terdampak. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebetulnya, masyarakat akan menaati semua kebijakan dari pemerintah jika saja semua hak dari mereka dipenuhi, sehingga mereka pun akan melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh UU.[7] Dalam UU dikenal istilah Karantina Kesehatan sebagai upaya penanggulangan darurat kesehatan. Karantina Kesehatan terdiri dari :

  1. Karantina Rumah,
  2. Karantina Wilayah,
  3. Karantina Rumah Sakit, dan
  4. Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Seharusnya kebijakan tersebutlah yang diambil oleh pemerintah sebagai upaya penyelesaian pandemi yang sudah sangat menyulitkan ini. Bukan malah memberlakukan PPKM yang tidak dikenal dalam istilah UU. Sehingga, dengan demikian memunculkan anggapan masyarakat bahwa pemerintah seakan-akan mencoba “lepas tangan” dari tanggung jawab terhadap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan adanya pembatasan aktifitas sosialnya. Tentu saja, dengan demikian kita bisa melihat ketidak berpihakan pemerintah dalam menangani pandemi yang sudah hampir dua tahun ini kepada rakyatnya, terutama masyarakat kecil.

Beberapa hari lalu, diberitakan seorang lelaki berinisial N warga Kec. Bumijawa, Kab. Tegal yang berprofesi sebagai sopir Elf (angkutan Tegal-Bumijawa) mengakhiri hidup dengan cara gantung diri, sebagaimana diberitakan oleh portal berita kabartegal.pikiran-rakyat.com. Dari keterangan dokter dan penyidikan pihak kepolisian menyatakan korban murni bunuh diri dan tidak ada tanda/unsur pembunuhan. Korban diduga depresi lantaran tidak bisa mencari nafkah seperti biasa akibat terdampak pemberlakuan PPKM Darurat. Korban N hanyalah satu dari sekian banyak potret masyarakat menengah kebawah yang begitu merasakan dampak pahit dari PPKM yang tidak berpihak tersebut. Mau sampai kapan kita diam dan pasif melihat fenomena seperti ini terjadi.

 

Wallahu a’lam bisshawab,

Penulis : Adi Purnomo Attsani, S.H. (LBH Pelita Umat)

 

________________________________

[1] https://nasional.tempo.co/read/1488357/kasus-covid-19-per-28-juli-bertambah-47-791-dan-angka-kematian-1-824.

[2] PSBB merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar sedangkan PPKM singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

[3] Lihat Pasal 28A UUD 1945.

[4] Lihat Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kedaruratan Kesehatan.

[5] Lihat Bab 1 tentang ketentuan umum, pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang kekarantinaan Kesehatan.

[6] Lihat Pasal 4, 5 dan 6 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

[7] Lihat Pasal 7, 8 dan 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

[8] Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya, hlm. 116