Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam tinjuan Hukum Agraria dan Hukum Islam

12001

Themis sang Dewi Keadilan | OYIN AYASHI

Tanah merupakan salah satu aset utama dalam kehidupan entitas manusia. Diatas tanah manusia hidup dan melangsungkan kehidupannya, membangun perumahan, perkantoran, perkebunan hingga melahirkan keturunan. Membahas tentang tanah, maka tidak lepas dari persoalan hukum yang mengikatnya. Setelah Republik Indonesia berdiri, konsep kepemilikan hak atas tanah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disingkat UUPA. UUPA digunakan sebagai payung hukum dalam pengelolaan ruang lingkup agraria yang berlaku hingga saat ini.

Membahas dinamika dan perkembangan hukum nasional tentu tidaklah lepas dari sejarah panjang bangsa ini sejak masa kolonial hingga masa kemerdekaan. Hukum yang berlaku di Republik Indonesia adalah hukum peninggalan penjajah kolonial Belanda yang pernah berkuasa lebih dari 3,5 abad lamanya. Sementara Belanda sendiri mengadopsi sistem hukum yang bersumber dari Perancis. Dengan demikian, kiblat dan doktrin hukum Romawi yang hingga saat ini dianut dan dipelajari diberbagai lembaga/ institusi pendidikan tinggi hukum terus menjadi sumber pembinaan hukum nasional. Sehingga tidaklah heran ketika dewasa ini mucul isu dan wacana tentang konsep hukum yang murni lahir dari nilai luhur bangsa, bukan semata adopsi nilai-nilai dari luar yang mungkin tidak sesuai dengan nilai religius serta kearifan dan budaya bangsa.

Sementara itu, Islam sebagai sebuah keyakinan yang dianut mayoritas bangsa Indoensia memiliki aturan yang mengatur setiap pemeluknya untuk melaksanakan kehidupannya sesuai dengan aturan Islam. Hukum Islam sebagai salah satu sumber pembinaan hukum nasional, juga memiliki seperangkat aturan yang komprehensif secara implisit maupun eksplisit mengatur tentang kepemilikian, tidak terkecuali tanah. Menurut pandangan Islam, Al-Hakim (pemilik hukum) itu adalah Allah Ta’ala dan bahwasanya standar hukum (Miqyas al-hukmi) atas perbuatan manusia adalah hukum syariat sehingga sebuah kebaikan (al-hasan) adalah apa-apa yang dianggap baik oleh syara’ dan sebuah keburukan (al-qobih) adalah apa-apa yang dianggap buruk oleh syara’ dan bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, membahas tentang konsep kepemilikan tanah dalam dua perspektif ini akan sangat menarik untuk dibahas, baik dalam kacamata hukum Agraria maupun hukum Islam.

Kepemilikan tanah dalam Hukum Agraria

  1. Sebab Kepemilikan Tanah

Hukum Agraria sebagai landasan dan payung hukum dalam pengelolaan bidang agraria telah mengatur tentang sebab-sebab timbulnya kepemilikan atas tanah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 Ayat (2) UUPA, yaitu : “Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

Menurut Urip Santoso dalam bukunya beliau menjelaskan pengertian tentang yang dimaksud Beralih dan Dialihkan,[1] yaitu :

  1. Beralih

Pengertian Beralih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) UUPA adalah berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya pemilik tanah, maka Hak Miliknya secara hukum berpindah kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.

Mekanisme terkait pendaftaran peralihan hak karena beralihnya Hak Milik atas tanah dapat dilihat dalam Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 111 dan Pasal 112 Permen Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

  1. Dialihkan atau Pemindahan Hak

Pengertian yang dimaksud dengan Dialihkan atau Pemindahan Hak dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (2) UUPA adalah berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukum yaitu : Jual-beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang.

Mekanisme yang mengatur pemindahan Hak Milik atas tanah karena jual-beli, tukar menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan terdapat dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 PP NO 24 tahun 1997 jo. Pasal 93 sampai dengan Pasal 106 Permen Agraria / Kepala BPN NO 3 tahun 1997.

  1. Prosedur dalam memperoleh kepemilikan Hak Atas Tanah

Hak Milik atas tanah dalam Hukum Agraria dapat terjadi melalui beberapa cara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 UUPA, yaitu :

  1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  2. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena :
  3. Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  4. Ketentuan Undang-undang.

Urip Santoso[2] dalam bukunya menjelaskan ketentuan sebagaimana tertulis dalam Pasal 27 UUPA, dan menggolongkan terjadinya Hak Milik atas tanah kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

  1. Hak Milik atas tanah yang timbul karena Hukum Adat

Hak Milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah (Aanslibing).

Pembukaan tanah yang dimaksud diatas adalah pembukaan tanah (pembukaan hutan) yang dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui 3 sistem penggarapan yaitu matok sirah matok galeng, matok sirah giling galeng, dan sistem luburan.

Hak Milik atas tanah yang terjadi di sini dapat didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota setempat untuk mendapat Sertifikat Hak Milik atas tanah.

Hak Milik atas tanah yang terjadi menurut Hukum Adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) UUPA maka akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun bila kita telusuri lebih lanjut, ternyata hingga saat ini Perturan Pemerintah yang diperintahkan disini sampai sekarng belum terbentuk.

  1. Hak Milik atas tanah yang timbul karena penetapan Pemerintah

Hak Milik atas tanah yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara, Hak Milik atas tanah ini terjadi karena permohonan hak atas tanah oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), apabila semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon, maka Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Pemberian atas hak (SKPH), kemudian surat ini wajib di daftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahaan Kabupaten / Kota setempat untuk di catat dalam buku atas tanah dan di terbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah. Pendaftaran SKPH menandai telah lahirnya Hak Atas Tanah.

Prosedur dan persyaratan terjadinya Hak Milik atas tanah melalui pemberian hak diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 Permen Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

  1. Hak Milik atas tanah karena ketentuan Undang-undang

Hak Milik atas tanah terjadi karena Undang-undang lah yang menciptakanya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1, 2 dan 7 Ayat (1) Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Terjadinya Hak Milik atas tanah ini atas dasar Ketentuan Konversi (perubahan) menurut UUPA. Sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 september 1960, semua hak atas tanah yang ada harus diubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Yang dimaksud dengan konversi adalah perubahan hak atas tanah yang ada sebelum diberlakukanya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetukan dalam UUPA (Pasal 16 UUPA).

 

Bagaimana kepemilikan Tanah dalam Hukum Islam?

Dalam hukum Islam, semua yang ada dilangit dan bumi termasuk segala yang ada didalamnya merupakan kepunyaan Allah Swt. Dalam konteks ini, maka hakikat kepemilikan segala sesuatu termasuk tanah adalah milik Allah Swt. Sementara manusia sebagai wakil Allah dimuka bumi, maka memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt (artinya),”Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).” (QS An-Nuur [24] : 42). Allah Swt juga berfirman (artinya),”Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS Al-Hadid [57] : 2).

  1. Sebab Kepemilikan secara umum

Syara’ telah menentapkan sebab-sebab pemilikan dalam suatu keadaan, yang telah dijelaskan dalam jumlah tertentu, dan bukannya dilepas begitu saja. Setelah itu, syara’ menjadikan sebab-sebab pemilikan itu dalam bentuk garis-garis besar yang amat jelas, sehingga beberapa bagian yang merupakan cabang (furu’) dan hukum-hukum dari garis-garis besar tersebut, bisa dimasukkan ke dalamnya. Dimana, garis-garis besar tersebut tidak disertai Illat Kulliyat tertentu, sehingga bentuk-bentuk yang lain selain bentuk-bentuk yang merupakan fakta hukumnya tidak bisa dianalogkan kepada garis-garis besar tersebut.

Dengan mengkaji hukum-hukum syara’ yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, maka akan tampak bahwa sebab-sebab pemilikan itu terbatas pada lima sebab berikut ini :

  1. Bekerja.
  2. Warisan.
  3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup.
  4. Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat.
  5. Harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

Cara-Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah

Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut Hukum Islam, yaitu melalui : (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir (membuat batas pada tanah mati), (6) iqtha` (pemberian negara kepada rakyat).[3]

Mengenai jual-beli, waris, dan hibah sudah jelas. Adapun ihya`ul mawat artinya adalah menghidupkan tanah mati (al-mawat). Pengertian tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu, misalnya dengan bercocok tanam padanya, menanaminya dengan pohon, membangun bangunan di atasnya, dan sebagainya. Sabda Nabi Saw,”Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Bukhari).[4] Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah. Nabi Saw bersabda,”Barangsiapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati), maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Ahmad). Sedang iqtha`, artinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. Nabi Saw pada saat tiba di kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khaththab. Nabi Saw juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam.[5]

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah Swt. Kedua, Allah Swt sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

Maka dari itu, filosofi ini mengandung penegasan bahwa tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja (Syariah Islam).[6] Mengatur pertanahan dengan hukum selain hukum Allah telah diharamkan oleh Allah sebagaimana yang telah Allah Swt sampaikan (artinya),”Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum.” (QS Al-Kahfi [18] : 26).

 

Kesimpulan

Telah jelas dari apa yang dijelaskan sebelumnya menurut pandangan Islam bahwasanya Al-Hakim (pemilik hukum) itu adalah Allah Ta’ala dan bahwasanya standar hukum (Miqyas al-hukmi) atas perbuatan manusia adalah hukum syariat sehingga sebuah kebaikan (al-hasan) adalah apa-apa yang dianggap baik oleh syara’ dan sebuah keburukan (al-qobih) adalah apa-apa yang dianggap buruk oleh syara’. Sehingga wajiblah bagi umat ini (muslim) kembali kepada hukum syara’ sebelum melaksanakan segala bentuk aktivitas transaksi (at-tashorruf) dan sebelum menentukan suatu situasi/kondisi ke depan maksudnya (menetapkan) sebuah keputusan (qodhiyyah) antara beberapa keputusan mereka, maka tidak ada pertimbangan bagi aturan-aturan lain yang akan diberlakukan oleh manusia dan tidak juga bagi pendapat umum atau pengesahan negara jika itu mengharamkan yang seharusnya halal atau menghalalkan yag seharusnya haram, maka kaum muslim pun (boleh) memberlakukan syarat kecuali syarat itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Dari uraian diatas, memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan kepemilikan tidak terkecuali tanah, tidaklah bisa lepas dari aturan Allah Swt, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun al-Hadist. Maka dari itu, Hukum Islam yang merupakan sumber pembinaan hukum nasional haruslah menjadi azas utama dalam pembentukan hukum nasional dan tidaklah menggunakan konsep lain yang bertentangan dengan syariah Islam. Sebab pada hakikatnya Hukum Islam berada diatas Hukum Konstitusi.

 

Wallahu a’lam bisshawab,

 

Penulis : Adi Purnomo Attsani, S.H. (LBH Pelita Umat)

 

________________________________________

Catatan Kaki :

[1] Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Jakarta : Kencana, 2005, hlm.91-96

[2] Urip Santoso, Ibid, hlm.93-95

[3] Al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla, ______, t.t., hlm.51

[4] Taqiyyudhin Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hlm. 79

[5] Al-Nabhani, Ibid, hlm. 119

[6] Abduh & Yahya, Al-Milkiyah fi Al-Islam, hlm.138